Ilustrasi Skema Lembaga Keuangan di Indonesia
Dalam ekosistem keuangan sebuah negara, berbagai jenis lembaga keuangan memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan layanan finansial bagi masyarakat. Tiga pilar utama yang sering dibicarakan adalah bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat (BPR). Meskipun semuanya bergerak dalam sektor perbankan, fungsi, cakupan operasi, serta regulasi yang mengikat ketiganya sangatlah berbeda.
Bank sentral adalah lembaga negara yang paling penting dalam sistem keuangan. Di Indonesia, lembaga ini adalah Bank Indonesia (BI). Sesuai dengan amanat undang-undang, BI memiliki tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mencakup dua aspek: kestabilan harga barang dan jasa yang tercermin dari inflasi, serta kestabilan nilai tukar mata uang terhadap mata uang negara lain.
Fungsi utama bank sentral sangatlah luas dan strategis. Pertama, sebagai pengatur moneter, BI bertanggung jawab menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Instrumen yang digunakan antara lain operasi pasar terbuka, penetapan suku bunga acuan (seperti BI 7-Day Reverse Repo Rate), pengelolaan cadangan wajib minimum, dan imbauan moral. Tujuannya adalah untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat agar inflasi tetap terjaga pada level yang diinginkan.
Kedua, bank sentral bertindak sebagai otoritas sistem pembayaran. BI memastikan kelancaran seluruh transaksi yang terjadi di dalam dan luar negeri, mulai dari transfer antarbank, pembayaran kartu kredit, hingga penggunaan alat pembayaran nontunai lainnya. BI juga berperan dalam pengembangan dan pengawasan sistem pembayaran yang efisien dan aman.
Ketiga, sebagai pengatur dan pengawas perbankan (sebelum pembentukan Otoritas Jasa Keuangan - OJK, tugas ini diemban BI sepenuhnya. Saat ini, pengawasan bank umum dan BPR berada di bawah OJK, namun BI tetap memiliki peran dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro). Bank sentral memastikan bahwa lembaga keuangan yang beroperasi dalam sistem keuangan memenuhi standar kesehatan, kecukupan modal, dan tata kelola yang baik untuk mencegah krisis finansial.
Keempat, bank sentral juga berfungsi sebagai bankir bagi pemerintah dan bank lain. BI menjadi pemegang rekening pemerintah, mengelola cadangan devisa negara, dan menjadi lender of last resort (pemberi pinjaman terakhir) bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sementara.
Bank umum adalah lembaga keuangan yang memiliki peran paling dikenal oleh masyarakat luas. Sesuai dengan namanya, bank umum melayani berbagai macam kebutuhan finansial nasabah, baik individu maupun korporasi. Kegiatan utama bank umum meliputi penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, deposito) dan penyaluran dana dalam bentuk kredit atau pinjaman.
Selain dua kegiatan utama tersebut, bank umum juga menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan lainnya. Ini termasuk jasa kliring, transfer dana, inkaso, penjualan mata uang asing, safe deposit box, layanan kartu kredit dan debit, hingga layanan investasi dan perbankan syariah. Cakupan layanannya sangat luas, dan umumnya dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Bank umum dapat berbentuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Bank umum syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dalam menjalankan setiap aktivitasnya, mulai dari akad produk hingga pengelolaan keuangannya.
Fungsi bank umum sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Dengan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan, bank umum berperan sebagai intermediator keuangan yang efisien. Kredit yang disalurkan oleh bank umum menjadi modal bagi pelaku usaha untuk ekspansi, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah jenis bank yang memiliki fokus dan cakupan operasional yang lebih spesifik dibandingkan bank umum. BPR secara khusus dirancang untuk melayani kebutuhan masyarakat di daerah pedesaan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Berbeda dengan bank umum yang bisa melakukan hampir semua jenis transaksi perbankan, BPR memiliki batasan dalam aktivitasnya. BPR tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam bentuk giro dan tidak ikut dalam lalu lintas pembayaran. Fasilitas yang diberikan oleh BPR umumnya lebih sederhana, seperti tabungan dan deposito, serta penyaluran kredit mikro dan kecil.
Meski demikian, peran BPR sangat vital dalam memberdayakan ekonomi lokal. Banyak pelaku UMKM yang bergantung pada akses pembiayaan dari BPR untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Jangkauan BPR yang lebih dekat dengan masyarakat di tingkat akar rumput membuatnya lebih responsif terhadap kebutuhan finansial mereka yang unik.
Dalam konteks sistem keuangan secara keseluruhan, bank sentral bertindak sebagai regulator dan penjaga stabilitas. Bank umum menjadi tulang punggung sistem perbankan yang melayani spektrum nasabah yang luas. Sementara itu, bank perkreditan rakyat berperan sebagai pelengkap yang vital, menjangkau segmen pasar yang mungkin terabaikan oleh bank umum, dan berkontribusi pada pemerataan akses keuangan.
Memahami perbedaan dan sinergi antara ketiga jenis lembaga ini penting untuk mengapresiasi bagaimana sistem keuangan bekerja untuk mendukung perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.